PADANG PANJANG, KOMINFO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang bersama 87 kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung regulasi pembangunan dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini disampaikan Mendagri Tito dalam kegiatan Peresmian Layanan PBG dengan komitmen penyelesaian dalam 10 jam serta Penyerahan Sertifikat kepada penerima layanan PBG di Kota Tangerang. Kegiatan ini iikuti melalui Zoom Meeting oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Tito mengatakan langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat hunian yang layak dengan mudah dan terjangkau sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap agar daerah-daerah yang belum menerbitkan Perkada serupa segera menyusul. Menurutnya, percepatan perizinan bangunan dan penghapusan retribusi PBG akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap iklim investasi dan pembangunan di Indonesia. Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P., M.Si usai mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang VIP Balai Kota menyampaikan, pihaknya telah menerbitkan Perkada Pembebasan Retribusi PBG sejak 23 Desember 2024. Tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Dengan diterbitkannya Perwako ini, kami berharap proses PBG menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pembangunan di Padang Panjang dan mendukung program prioritas Pemerintah pusat,” ujar Sonny. Diharapkannya langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempercepat proses PBG, mengurangi beban administrasi masyarakat, dan mendorong investasi di daerah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Pj Wako didampingi Asisten II Setdako, Ewasoska, SH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fhandy Ramadhona, S.STP, M.M, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Widya Kusuma, S.T serta sejumlah staf terkait. (rifki)

PADANG PANJANG, KOMINFO -- Guna memastikan pengelola barang milik daerah terarah dan sesuai regulasi yang berlaku, Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menggelar sosialisasi, Selasa (14/1/2025). Sosialisasi yang digelar yaitu Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Derah (RKBMD) dan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang 2026 di Aula BPKD bersama Subag Perencanaan, Subag Umpeg, dan pengurus barang. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E menyampaikan, sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah dan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa dilakukan secara terarah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dan mengimplementasikan prosedur penyusunan RKBMD dan Standar Satuan Harga secara lebih efektif dan tepat waktu. Hal ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," ujar Winarno. Sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Kota paling lambat minggu keempat Juni. Sedangkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota paling lambat minggu kedua Juli. "Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota berkomitmen untuk memastikan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa berjalan lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan," tuturnya. (shintia)

PADANG PANJANG, KOMINFO – Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) ajukan 18 usulan prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Mochi Cafe, Padang Panjang, Rabu (15/1/2025). Dibuka camat yang diwakili Kasubbag Umum dan Kepegawaian PPT Rima Amanda, S.T., M.Eng, kegiatan ini diikuti perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, LPM, organisasi kemasyarakatan dan ketua RT. Rima menekankan pentingnya penyelarasan usulan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, musrenbang ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan pembangunan. “Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dari musrenbang tahun sebelumnya dan menjadi langkah perbaikan, sehingga akan terus ada penyempurnaan dimasa depan,” ujarnya. Dari 18 usulan yang diajukan, sektor infrastruktur menjadi yang paling banyak diusulkan warga. Selain itu, terdapat berbagai usulan lainnya yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, serta seni dan budaya. Diskusi interaktif juga dilakukan antara peserta musrenbang, yang melibatkan OPD dan perwakilan RT. Setiap masukan yang disampaikan dirangkum sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun prioritas pembangunan 2026. Lurah Ekor Lubuk, Akbar Syah, S.H berharap agar seluruh usulan yang diajukan dapat terlaksana tanpa kendala berarti. “Semoga usulan-usulan ini dapat terealisasi dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ekor Lubuk,” tutur Akbar. Menurutnya, musrenbang ini tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga langkah awal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan rencana pembangunan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di kelurahannya. (mg/mida/wisma)